nusakini.com - Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilaksanakan di Auditorium BPK, Jakarta, Selasa (5/6).

• Sekjen Kementerian ATR/BPN Tandatangani Nota Kesepahaman dengan DPR RI, Dorong Sinkronisasi Data Pengaduan Masyarakat
• Syahri Bulan Pegang Rinci Asli Tanah Lakang Panakukang, Makassar
• Kisruh Pemilikan Lahan di Jln Al Markaz 2, Risky Alif Tegas Akan Perjuangkan Haknya
• Rapat Kerja Bersama Komite I DPD RI, Menteri AHY: Keadilan untuk Semua, Kesejahteraan untuk Semua
• Susun Rencana Kerja dan Anggaran yang Tepat Sasaran, Wujudkan Kementerian ATR/BPN Jadi Institusi Berstandar Dunia

Anggota Auditorat Utama III BPK, Ashanul Kosasih mengatakan ada beberapa hal hasil pemeriksaan yang harus diperhatikan oleh Kementerian/Lembaga. Diantaranya, belanja barang. Menurut Ashanul, belanja barang masih perlu perbaikan dari sisi pelaporannya. “Saya minta agar dalam belanja barang harus mementingkan kepentingan lembaga jangan individu,” ujar Ashanul.

Lebih lanjut, Ashanul juga meminta agar jajaran Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian/Lembaga segera menindaklanjuti temuan-temuan yang mengganggu, terutama temuan-temuan kecil. 

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Soegoto sangat mengapresiasi atas diraihnya opini WTP. Himawan mengungkapkan bahwa hal ini terjadi berkat kerjasama yang baik antar seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. “Ini sebuah prestasi yang baik. Ini juga merupakan hasil kerjasama antar jajaran Kementerian serta koordinasi yang baik dengan BPK,” ujar Himawan.

“Mudah-mudahan tahun depan bisa kita pertahankan dan tentunya kita akan terus berupaya meningkatkan prestasi kita serta produktivitas kita,” tambah Himawan. (p/ma)